Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicecar Pertanyaan Seputar Audit Situng, Ahli Jawab "Bukan Wewenang Saya"

Kompas.com - 20/06/2019, 14:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi ahli pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) Marsudi Wahyu Kisworo menegaskan, ia tidak memiliki wewenang mengaudit sistem informasi penghitungan suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui, Marsudi adalah salah satu desainer Situng pada Pemili 2019 lalu dan dihadirkan di sidang atas permohonan KPU sebagai pihak terkait.

Baca juga: Ahli KPU: Tak Perlu Robot, Mahasiswa Semester 1 Pakai Excel Bisa Download Data Situng

Dalam sidang ke-4, Kamis (20/6/2019) siang, awalnya salah seorang kuasa hukum pemohon (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) bertanya kepada Marsudi. Apakah terdapat prosedur/ mekanisme, jaminan keamanan hingga evaluasi ketika merancang Situng?

Marsudi menjawab, "ada semua. Dalam desain arsitektur IT itu ada framework-nya. Dan pada waktu kami merancang ini (Situng) dulu, itu sudah terpenuhi semua".

Kuasa hukum pemohon pun kemudian bertanya kembali. Apakah Marsudi juga terlibat dalam memastikan apakah KPU sebagai user mengoperasionalkan Situng sesuai dengan standard atau tidak?

Baca juga: Ahli KPU: Situng Tak Untungkan Salah Satu Paslon

Marsudi pun membantahnya. Ia menegaskan, dirinya merupakan desainer arsitektur Situng, bukan sebagai auditor atau pihak yang memeriksa apakah Situng digunakan berdasarkan standard atau tidak.

"Maaf, kalau audit bukan saya. Saya ini enggak punya kewenangan dalam hal itu," jawab Marsudi.

Meski demikian, kuasa hukum pemohon terus bertanya soal itu.

Baca juga: Ahli KPU Sebut Tidak Ada Pengurangan Suara Paslon 02 di Situng

Ia menegaskan lagi, "berarti Bapak ini cuma mendesain ya, lalu apa yang terjadi pada Situng selanjutnya, (digunakan) sesuai (standard) atau tidak, anda enggak tau ya?"

Dicecar pertanyaan itu, peraih gelar doktor ilmu komputer Curtin University Australia tersebut sempat tersenyum.

Ia kemudian menjawab, "ya KPU memang tidak mengundang saya (untuk mengaudit Situng). Saya enggak bisa ikut campur dengan tiba-tiba datang ke sana. Bisa ditangkap polisi saya".

Baca juga: JEO-Pokok Perkara dan Jawaban Tergugat Sidang MK Sengketa Pilpres 2019

Kompas TV Sidang ketiga perselisihan hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung sejak Rabu (19/6) pukul 09.00 pagi hingga Kamis (20/6) pukul 05.00 pagi. Agendanya mendengarkan 14 saksi dan 2 ahli. #SengketaPilpres #GugatanPrabowo #SidangMK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com